Ahmad Rahmat Purnama
Anggota DPRD Kota Bandung
Setiap pagi dan sore, pemandangan yang sama terjadi di Ujungberung yaitu kendaraan mengular, klakson bersahutan, dan warga terjebak dalam antrean panjang. Jarak yang seharusnya bisa ditempuh dalam beberapa menit berubah menjadi perjalanan setengah jam bahkan lebih.
Kemacetan di Ujungberung bukan lagi kejadian sesekali. Kondisi ini telah menjadi rutinitas harian bagi ribuan warga Bandung Timur.
Pertanyaannya: sampai kapan kondisi ini akan dianggap biasa?
Ledakan Kendaraan, Jalan yang Stagnan
Salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Bandung adalah pertumbuhan kendaraan yang jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan.
Data Dinas Perhubungan Kota Bandung menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di kota ini mencapai sekitar 2,2 juta unit pada 2023. Sementara itu, jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2,4 juta jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung.
Artinya, hampir setiap warga memiliki kendaraan.
Masalahnya, pertumbuhan kendaraan ini tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan yang memadai. Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan membuat pembangunan jalan baru menjadi sangat terbatas.
Akibatnya, tekanan terhadap sistem transportasi kota semakin besar setiap tahun.
Dalam konteks ini, Ujungberung menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Sebagai kawasan hunian padat sekaligus penghubung wilayah Bandung Timur, mobilitas masyarakat di kawasan ini sangat tinggi baik untuk bekerja, sekolah, maupun aktivitas ekonomi.
Kemacetan bukan sekadar soal kendaraan yang berhenti di jalan. Lebih dari itu, kemacetan adalah soal kualitas hidup warga yang berkurang setiap hari.
Rudi (34), warga Ujungberung, mengaku perjalanan menuju tempat kerjanya yang hanya beberapa kilometer bisa memakan waktu hingga 30–40 menit pada jam sibuk.
Hal serupa dialami Sari (29), warga Pasir Endah, yang harus berangkat lebih pagi agar anaknya tidak terlambat ke sekolah karena kemacetan.
Jika rata-rata warga kehilangan 30–60 menit setiap hari karena macet, maka dalam satu tahun waktu yang hilang bisa mencapai lebih dari 180 jam.
Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk keluarga, istirahat, atau aktivitas produktif.
Dari berbagai aspirasi masyarakat dan pengamatan di lapangan, penyebab kemacetan di Ujungberung sebenarnya cukup jelas.
Sebut saja di titik persimpangan pasar, alun – alun & SDN 036 Bandung :
- Pedagang di luar pasar tidak disiplin berjualan, jam 6 pagi harus sudah bubar, kenyataan di lapangan hal tersebut dilanggar.
- Opang (ojeg pangkalan) parkir di pinggir jalan menunggu penumpang.
- Hilir mudik tangki air yg jumlahnya sangat banyak & tidak mengenal waktu dari wilayah atas ke bawah sekitar ujungberung. Dengan bobot yg cukup berat mengangkut air, selain menyebabkan kemacetan juga jalan jadi basah & cepat rusak.
Di sisi lain, transportasi publik yang belum sepenuhnya nyaman dan terintegrasi membuat banyak warga masih bergantung pada kendaraan pribadi.
Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan mengenai penyebab kemacetan. Namun pada kurangnya konsistensi dalam penanganannya.
Penertiban sering dilakukan sesekali, tetapi tidak berlangsung secara berkelanjutan.
Mengurai kemacetan tidak bisa dilakukan dengan langkah tambal sulam.
Pertama, penataan parkir dan penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten. Parkir liar yang menggunakan bahu jalan perlu ditertibkan, sekaligus diimbangi dengan penyediaan kantong parkir resmi.
Kedua, rekayasa lalu lintas berbasis data perlu diperkuat. Pengaturan arus kendaraan harus mempertimbangkan data volume kendaraan dan pola jam sibuk.
Ketiga, penguatan transportasi publik menjadi kunci. Selama transportasi umum belum menjadi pilihan yang nyaman dan tepat waktu, masyarakat akan terus memilih kendaraan pribadi.
Keempat, partisipasi masyarakat juga penting. Disiplin berlalu lintas, tidak berhenti sembarangan, dan tertib parkir merupakan tanggung jawab bersama.
Dampak yang Lebih Luas
Kemacetan bukan hanya persoalan lalu lintas. Dampaknya juga terasa pada berbagai aspek kehidupan.
Konsumsi bahan bakar meningkat, polusi udara bertambah, biaya operasional usaha naik, dan tingkat stres masyarakat semakin tinggi.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat produktivitas dan menurunkan daya saing wilayah.
Padahal Bandung Timur memiliki potensi besar sebagai kawasan hunian sekaligus pusat aktivitas ekonomi.
Kemacetan di Ujungberung bukan persoalan kecil. Ia menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean kendaraan di jalan.
Solusinya membutuhkan keberanian kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang konsisten.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Dapil 3, saya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap manajemen lalu lintas di kawasan Ujungberung.
Karena pada akhirnya, mobilitas yang lancar bukan sekadar soal transportasi, tetapi juga soal keadilan waktu bagi warga.
Warga tidak membutuhkan janji.
Warga membutuhkan perubahan nyata.