Bandung- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. merampungkan agenda reses masa persidangan tahun 2026 yang berlangsung sejak 28 Agustus hingga 3 September 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kota Bandung ini turun langsung menemui konstituen di enam titik yang tersebar di lima kecamatan, meliputi Antapani, Arcamanik, Cibiru, Ujungberung, dan Mandalajati.
Mengusung tema utama terkait advokasi dan pelayanan masyarakat, Ahmad menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi kepentingan warga.
"Saya sampaikan, tolong dikedepankan dalam melayani masyarakat. Kalau bisa dipermudah dan simpel, kenapa harus berbelit-belit?" ujar Ahmad saat ditemui di sela-sela kegiatan resesnya.
Dalam dialognya bersama warga, anggota komisi 1 ini membawa pesan kuat mengenai kemandirian ekonomi. Ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.
"Ibu ibu ingat jangan sampai kita berharap untuk terus mendapatkan bantuan dari orang lain ataupun pemerintah, kita harus bisa "berdikari" berdiri dikaki sendiri. Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar kita bisa berdaya" dalam sambutannya pada reses titik pertama di arcamanik.
Selama menjaring aspirasi di enam titik, Ahmad mencatat berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat di akar rumput. Keluhan didominasi adalah penanganan sampah, pemeliharaan infrastruktur, sarana air bersih, perbaikan drainase, hingga akses jalan yang rusak.
“Keluhan yang mendominasi yang kita dapatkan dilapangan diantaranya adalah penanganan sampah, pemeliharaan infrastruktur, ada yang meminta untuk dibuatkan sarana air bersih (SAB), perbaikan drainase, penerangan jalan hingga perbaikan akses jalan yang rusak” ujar Ahmad saat ditemui usai merampungkan reses titik terakhirnya di Antapani.
Selain infrastruktur fisik, persoalan akurasi data kemiskinan atau status desil kesejahteraan sosial menjadi sorotan tajam warga. Banyak masyarakat mengeluhkan ketidaksesuaian status desil yang membuat warga miskin justru tercoret dari daftar penerima bantuan.
Menanggapi hal ini, Ahmad mendorong dilakukannya pemutakhiran data secara berkala dan transparan. Ia menekankan bahwa penentuan tingkat desil seseorang harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonominya yang nyata.
"Data kemiskinan itu sangat dinamis dan selalu berubah di lapangan. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah agar kategori desil masyarakat ini disesuaikan dengan data riil di lapangan, sehingga bantuan bisa tepat sasaran," jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan program pelatihan keterampilan wirausaha. Menurutnya, pemulihan ekonomi di tingkat bawah harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Selaku Anggota Badan Anggaran, Ia memastikan seluruh suara, keluhan, dan harapan yang dihimpun selama sepekan ini bukan sekadar formalitas, melainkan poin penting yang akan diperjuangkan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) mendatang.
"Kehadiran kami di tengah masyarakat adalah untuk memastikan bahwa suara mereka benar-benar dicatat. Harapan saya, reses ini menjadi sarana agar keluhan warga terkait infrastruktur dan kesejahteraan dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," tutupnya.