BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama mendorong pendekatan humanis dalam penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan bagian dari program estetika Kota Bandung. Hal ini ini diungkapkan Ahmad dalam podcast YouTube "Ahmad Aja" yang menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, sebagai narasumber di Kantor Sinergi Indonesia Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).
Program estetika kota yang Tajuk “Beautifikasi 17 Koridor Jalur Wisata" yang telah digulirkan sejak akhir tahun 2025 ini bertujuan untuk melakukan pembenahan di jalan-jalan protokol, seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Dago, Jalan Merdeka, Jalan Sunda, hingga Jalan Veteran baik pada aspek infrastruktur nya maupun pada aspek non-infrastruktur. Di jalur-jalur ini, trotoar diperlebar, lampu jalan diperterang, taman diperindah, dan debu-debu jalanan disemprot setiap hari, selain itu dilakukan juga penertiban PPKS dalam upaya memperindah kota bandung dalam upayan meningkatkan kepariwisataan Kota Bandung.
Ahmad menegaskan bahwa penertiban PPKS di sepanjang koridor wisata tidak boleh sekadar menjadi aksi "bersih-bersih" yang represif demi estetika kota, namun lebih dari itu Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung tersebut meminta Dinas Sosial untuk mengutamakan pendekatan humanis yang menyentuh akar masalah Langkah ini dinilai penting agar penataan kota melahirkan solusi jangka panjang yang adil, baik bagi keindahan wajah Bandung maupun bagi masa depan para PPKS itu sendiri.
“tentunya dalam implementasinya saya meminta kepada teman teman dinas sosial dan dinas terkait untuk menertibkan mereka (PPKS) secara humanis dan menyelesaikan akar permasalahnya, sehingga kita bisa dapatkan win win solution baik bagi keindahan kota bandung dan masa depan mereka (PPKS)” tegas Ahmad.
Ahmad berpendapat bahwa magnet ekonomi kota bandung murni bertumpu pada sektor jasa, apabila kota ini kotor dan semrawut maka potensi ekonomi dari limpahan turis domestik dan mancanegara terancam menguap.
"Kita tahu bahwa Bandung ini tidak memiliki banyak sumber daya alam seperti kabupaten tetangga, jadi tumpuan ekonomi kita ada pada sektor jasa seperti kuliner, fesyen, penginapan, dan wisata olahraga. Kalau kotanya kotor dan tidak tertata, dapat dipastikan baik wisatawan ataupun EO event akan kapok ke Bandung lagi," ungkap Ahmad.
Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa menyatakan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung kini menjadi garda depan dalam menyisir sisi non-infrastruktur proyek beautifikasi ini dengan melakukan Patroli secara berkala bersama stakeholder dan dinas terkait.
“betul kita (Dinas Sosial) setiap sebulan sekali menggelar operasi kecil dan gabungan bersama Satpol PP, Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, sekali operasi besar kita bisa menjaring 80 hingga 100 PPKS. Ujar Yorisa
Kemudian Yorisa menambahkan bahwa PPKS yang terjaring dilakukan asesmen mendalam guna memetakan akar masalah dan berkonsultasi dengan lintas sector opd dalam penggulangannya.
“setiap yang terjaring di kantor dinsos itu tidak langsung dilepaskan, namun kita lakukan asesmen mendalam untuk memetakan permasalah utama dari tiap tiap PPKS, setelah diassesmen tidak ada masalah kemudian mereka akan kita reunifikasi alias pengembalian kepada pihak keluarga “. Kata Yorisa.
Terakhir Ahmad menutup dengan menegaskan, pendekatan humanis berbasis kesejahteraan sosial yang disinkronkan dengan penegakan Peraturan daerah tentang Ketertiban Umum (Trantibum) untuk memastikan para PPKS bisa terintegrasi kembai kepada masyarakat.
“Pendekatan humanis berbasis kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan dari Perda Trantibum sangat perlu dilakukan, harapan kita setelah ini PPKS bisa secara maksimal kita rehabilitasi sesuai dengan permasalahannya, sehingga mereka bisa terintergrasi kembali kepada masyarakat”. Tutur Ahmad (ns).