BANDUNG - Anggota DPRD Ahmad Rahmad Purnama berkomitmen penuh untuk mentransformasikan Bandung menjadi kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi prioritas utama DPRD dan Dinas sosial Kota Bandung terkait perbaikan dan penguatan akurasi data di lapangan. Hal ini sampaikannya pada podcast YouTube "Ahmad Aja" yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dr. H. Yorisa Sativa, M.Kes., di Kantor Sinergi Indonesia Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, jumlah penyandang disabilitas di Kota Kembang saat ini diperkirakan mencapai 30 ribu jiwa (tepatnya sekitar 29 ribu sekian). Dari total angka tersebut, sekitar 10 persen atau 3.000 jiwa di antaranya masuk dalam kategori usia anak-anak.
“jadi memang saudara kita yang disabilitas ini di kota Bandung angkanya cukup banyak. Kurang lebih berdasarkan DTSEN itu ada sekurang lebih 30 ribu jiwa, kurang lebih ya, nah dari 30 ribu itu yang kategori anak ada 3 ribu, dari data ini terus kita optimalkan karena memang ini sangat penting untuk melakukan tindak lanjut dari hasil kedisabilitasan mereka," ujar Yori.
Langkah pembenahan ini mendapat kawalan ketat dari legislative, Anggota DPRD Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama, menegaskan bahwa pemenuhan hak kelompok difabel tidak boleh ditunda lagi. Ia meminta pemerintah melangkah melampaui urusan birokrasi pendataan.
"Kami di DPRD meminta agar pemutakhiran data ini dilakukan secara cepat dan paralel dengan pemenuhan hak mereka akan fasilitas public yang inklusi. Saudara-saudara kita tidak butuh diistimewakan, mereka hanya ingin diperlakukan sewajarnya dan mendapatkan hak mobilitas yang sama," ujar Ahmad Rahmat Purnama.
Ahmad juga mengingatkan bahwa anggaran daerah harus berpihak pada pembangunan yang inklusif.
"Jangan sampai data sudah rapi, tapi di lapangan guiding block masih terputus atau ramp di ruang publik masih nihil, Kami akan terus mengawasi agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh pembenahan infrastruktur ramah difabel ini," tambahnya.
Sedangkan Yorisa menegaskan bahwa Dinas Sosial selalu berkolaborasi dengan pihak kewilayahan hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam proses pendataan ini, memastikan bahwa saudara-saudara kita yang disabilitas terdata semua.
"Data ini terus kita optimalkan karena memang ini sangat penting untuk melakukan tindak lanjut. Kami akan terus mencari data ini di kewilayahan, bekerja sama dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), pendataan tersebut tidak sekadar menghitung kepala, melainkan mengelompokkan ragam disabilitas secara spesifik, mulai dari disabilitas fisik, non-fisik, tuna netra, tuna rungu, sampai kepada hambatan ekstremitas sehingga tidak ada saudara-saudara disabilitas kita yang tidak terdata," kata Yorisa
Terakhir, Ahmad berharap fasilitas publik yang dibangun ke depan benar-benar fungsional dan memudahkan mobilitas harian para difabel. Demi mempercepat realisasi pemenuhan hak ini, ahmad meminta pemerintah juga merangkul berbagai organisasi kedisabilitasan untuk berkolaborasi dan membagi fokus penanganan sesuai keahlian bidang masing-masing.
“Demi mempercepat realisasi pemenuhan hak saudara disabilitas ini, saya minta pihak eksekutif (Dinsos) untuk merangkul berbagai organisasi kedisabilitasan untuk bersama sama berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Bandung yang ramah disabilitas," tutup Ahmad. *(ns)