BANDUNG - Anggota Komisi I DPRD Ahmad Rahmat Purnama, A.Md. mendorong penyelenggaraan jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas untuk memastikan semua warga Kota Bandung bisa mendapatkan Jaminan kesehatan secara gratis. Hal ini diungkapkannya pada podcast Youtube “Ahmad Aja” dengan menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Dr. dr. Sony Adam, S.H., M.M. di Kantor Sinergi Indonesia Kota Bandung, Kamis, 04 Juni 2026.
Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD harus berdampak langsung pada urusan perut dan nyawa masyarakat. Bagi beliau, jaminan kesehatan bukan sekadar program teknis dari dinas, melainkan amanat konstitusi yang wajib hadir di tengah kesulitan warga.
"Jelas, Kesehatan itu adalah hak asasi manusia yang paling dasar ya, jadi disinilah posisi kita (Pemerintah) Hadir untuk memastikan hak hak dasar dari masyarakat bisa terpenuhi, Program UHC itu harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat, baik yang punya uang maupun yang sedang tidak punya uang, semuanya harus bisa berobat dan sehat," ujar Ahmad.
Selanjutnya Ahmad menjelaskan bahwa sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, beliau kerap turun langsung mengurai benang kusut pelayanan kesehatan, yang sejatinya merupakan mitra kerja Komisi IV sempat mengundang pertanyaan. Namun, politikus Fraksi PKS ini menegaskan bahwa keselamatan warga tidak boleh tersekat oleh urusan administrasi komisi di DPRD.
"Anggota DPRD itu fungsinya adalah pengawasan, penganggaran, dan pembuatan kebijakan. Ketika ada masalah teknis pelayanan di lapangan, kami di dewan berkomitmen untuk langsung mengundang pihak eksekutif, berkoordinasi, dan menyelesaikannya hari itu juga agar sistemnya berjalan sebagaimana mestinya jadi tidak boleh tersekat oleh administrasi Komisi" kata Ahmad.
Sinergi antara dorongan parlemen dan eksekutif ini membuahkan hasil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Soni Adam, mengakui sokongan penganggaran dari DPRD membuat program ini berjalan masif. Setiap bulannya, rata-rata ada 3.000 warga baru yang berhasil didaftarkan ke dalam program UHC.
“UHC Prioritas itu kekhususannya bagi warga Kota Bandung yang belum menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Alhamdulillahnya dalam satu bulan Dinas Kesehatan itu bisa mendaftarkan 3.000 peserta. Jadi saat masyarakat sakit kepesertaannya bisa langsung aktif, mereka tinggal datang ke puskesmas dengan membawa KTP dan KK Kota bandung dan tinggal bilang kepada petugas bahwa saya ingin berobat pakai UHC”. Kata Sony.
Terakhir Ahmad Program berharap program UHC bisa menjadi solusi dalam memastikan kesetaraan hak atas layanan kesehatan gratis yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat kota bandung tanpa kendala birokrasi.
“Harapan kami (DPRD) UHC ini bisa menjadi solusi ditengah tengah masyarakat dengan menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga kota bandung dalam mengakses layanan kesehatan secara gratis dan inklusif tanpa terkendala birokrasi yang rumit” Tutup Ahmad.*(ns)